APK di Jakarta Utara Diturunkan
haijakarta.com – APK yang terpasang di jalan protokol dan jalan lingkungan di Jakarta Utara diturunkan, Minggu (11/2) Pukul 00.00 WIB. Hal ini menyusul mulai memasukinya masa tenang dalam tahapan Pemilu 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Jakarta Utara, Ronald Reagen mengatakan penurunan APK merujuk pada tahapan Pemilu 2024 yang kini memasuki masa tenang, pada 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Seluruh APK, baik bendera Parpol, tanda pengenal Caleg, maupun Capres wajib diturunkan di masa tenang tersebut.
Penurunan APK ini juga serentak dilaksanakan di tingkat kecamatan seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Begitupun di tingkat kelurahan yang menyisir APK yang terpasang di jalan lingkungan di ketiga hari tersebut.
Sementata itu, Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhamadong menerangkan penurunan APK diikuti seluruh UKPD terkait yang bertugas di wilayah Jakarta Utara seperti Sekretariat Kota, Satpol PP, Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Bina Marga, Sudin Perhubungan, Sudin Kominfotik, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, hingga Badan Penyelamatan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, dan TNI-Polri.
Pada tingkat kota, secara teknis penurunan APK dibagi menjadi dua kelompok dengan tiga titik lokasi yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Lodan Raya, dan Jalan Pluit Raya.
Ia menerangkan, seluruh APK yang diturunkan akan disimpan di Gudang Satpol PP Jakarta Utara, di Kelurahan Tugu Selatan, Koja. Ada juga yang disimpan di Gudang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta di Kawasan Cakung untuk APK yang dturunkan dari Kecamatan Kelapa Gading.
APK Pemilu: Peran dan Pentingnya dalam Proses Demokrasi
Aplikasi Perhitungan Keuangan (APK) Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pemilihan umum di banyak negara. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi peran serta pentingnya APK Pemilu dalam mendukung proses demokrasi.
1. Memastikan Transparansi dan Keabsahan
APK Pemilu memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi dan keabsahan hasil pemilihan umum. Dengan menyediakan platform untuk mencatat dan menghitung suara secara akurat, APK membantu memastikan bahwa proses penghitungan suara berjalan dengan benar dan transparan.
2. Mempermudah Penghitungan Suara
Dalam pemilihan umum yang melibatkan jutaan pemilih, penghitungan suara secara manual dapat menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. APK Pemilu membantu mempermudah dan mempercepat proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi untuk menghitung dan merekam suara secara efisien.
3. Memberikan Aksesibilitas dan Keterbukaan
Dengan tersedianya APK Pemilu, informasi tentang hasil pemilihan umum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Melalui aplikasi atau situs web resmi, pemilih dapat dengan cepat dan mudah melacak perkembangan penghitungan suara dan hasil akhir pemilihan.
4. Mengurangi Risiko Kecurangan
APK Pemilu juga membantu mengurangi risiko kecurangan dalam proses pemilihan umum. Dengan sistem yang terstruktur dan terkomputerisasi, APK dapat meminimalkan kemungkinan manipulasi suara atau kecurangan lainnya yang dapat terjadi dalam penghitungan suara manual.
5. Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Dengan adanya APK Pemilu yang mudah diakses, proses pemilihan umum menjadi lebih terbuka dan transparan bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan umum dan memotivasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Kesimpulan
APK Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses demokrasi dengan memastikan transparansi, keabsahan, dan keterbukaan dalam pemilihan umum. Dengan memanfaatkan teknologi, APK membantu mempermudah penghitungan suara, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan APK Pemilu yang efektif sangatlah penting untuk menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi di berbagai negara.
pengendara mobil membuang sampah sembarang di Vila Mutiara Jaya
KapanLagi Buka Bareng BRI Festival
Cara Mengatasi Kemiskinan di Indonesia
