DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi Tegaskan Ikuti Putusan MK

haijakarta.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait batalnya pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI.

Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang DPR RI sebagai lembaga legislatif.

“Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya,” kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah siap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat Pilkada. Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

“Iya (pemerintah ikuti putusan MK),” ujarnya.

RUU Pilkada adalah singkatan dari Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ini adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota.

Mengapa RUU Pilkada Penting?

RUU Pilkada sangat penting karena mengatur secara langsung bagaimana proses demokrasi berjalan di tingkat daerah. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan secara langsung, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah.

Apa yang Diatur dalam RUU Pilkada?

Secara umum, RUU Pilkada mengatur berbagai hal, di antaranya:

• Persyaratan calon kepala daerah: Mulai dari usia, pendidikan, hingga syarat dukungan partai politik atau masyarakat.
• Proses pendaftaran calon: Bagaimana cara mendaftar, persyaratan dokumen, dan verifikasi oleh KPU.
• Kampanye: Durasi, aturan, dan larangan selama masa kampanye.
• Pemungutan suara: Tata cara pemungutan suara, penggunaan teknologi, dan pengawasan.
• Penghitungan suara: Proses penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasil.
• Sengketa pemilihan: Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan melalui jalur hukum.
• Masa jabatan: Lama masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mengapa RUU Pilkada Sering Direvisi?

RUU Pilkada sering mengalami revisi karena beberapa alasan, antara lain:

• Perkembangan politik: Perubahan dinamika politik nasional dan daerah dapat memicu kebutuhan untuk merevisi aturan dalam RUU Pilkada.
• Evaluasi pelaksanaan: Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya dapat menjadi dasar untuk memperbaiki aturan yang ada.
• Masukan dari berbagai pihak: Masukan dari partai politik, masyarakat sipil, dan akademisi juga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan revisi.

Apa yang Perlu Diperhatikan dalam RUU Pilkada?

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Pilkada antara lain:

• Keadilan dan kenegarawanan: Aturan dalam RUU Pilkada harus adil bagi semua pihak dan tidak diskriminatif.
• Partisipasi masyarakat: RUU Pilkada harus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
• Transparansi dan akuntabilitas: Proses pemilihan harus transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya kecurangan.
• Penguatan kelembagaan: Lembaga penyelenggara pemilu harus diperkuat untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Kesimpulan

RUU Pilkada merupakan instrumen penting dalam menjaga demokrasi di tingkat daerah. Dengan memahami isi dan tujuan dari RUU Pilkada, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah.