DPR Sahkan UU KIA, Ibu Melahirkan Bisa Cuti Hingga 6 Bulan

haijakarta.com – DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (4/6/2024).

Dengan adanya UU ini, ibu melahirkan bisa cuti hingga 6 bulan. Tiga bulan pertama merupakan cuti yang wajib diberikan oleh pemberi kerja, sedangkan tambahan tiga bulan berikutnya diberikan jika terdapat kondisi khusus, seperti ibu dan anak memiliki masalah kesehatan yang disertai keterangan dokter.

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan salah satu regulasi penting yang mencakup aspek kesejahteraan ibu dan anak. Selain itu, beberapa undang-undang lain juga berkontribusi pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup ibu dan anak di Indonesia.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak melalui penyediaan layanan kesehatan yang memadai.
2. Menjamin hak-hak ibu dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.
3. Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.
4. Mengurangi angka kematian ibu dan anak melalui program-program kesehatan yang terintegrasi.

Poin Penting dalam Undang-Undang

1. Hak Kesehatan:
   • Ibu hamil, melahirkan, dan menyusui berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk tenaga medis yang kompeten dan peralatan kesehatan yang modern.
2. Perlindungan Ibu dan Anak:
   • Undang-undang ini menggariskan perlindungan bagi ibu dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Kesejahteraan Ekonomi:
   • Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan ibu dan anak. Program-program bantuan sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi ibu turut menjadi bagian dari upaya ini.
4. Pendidikan dan Informasi:
   • Pemberian informasi dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan perawatan anak adalah bagian penting dari undang-undang ini. Melalui kampanye dan program edukasi, diharapkan ibu-ibu dapat lebih memahami pentingnya perawatan kesehatan diri sendiri dan anak-anak mereka.
5. Kerjasama Multisektoral:
   • Pelaksanaan undang-undang ini memerlukan kerjasama dari berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan ibu dan anak.

Implementasi dan Tantangan

1. Fasilitas Kesehatan:
   • Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Peningkatan infrastruktur kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan semua ibu dan anak mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik.
2. Tenaga Medis:
   • Ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan terdistribusi merata juga menjadi tantangan. Pelatihan dan distribusi tenaga medis ke daerah-daerah yang membutuhkan menjadi fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
3. Kesadaran Masyarakat:
   • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak melalui program edukasi dan kampanye kesehatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

Kesimpulan

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak. Dengan komitmen dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kesejahteraan ibu dan anak dapat terus meningkat, sehingga generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Minimize

Percobaan pencurian sepeda motor di Jatimekar Jatiasih

AKSI UNJUK RASA DI DEPAN KAWASAN GEDUNG DPR

Kenapa NIK Tidak Terdaftar di Dukcapil?

kanza rania