DPR Tak Memiliki Waktu Lagi Sahkan Revisi UU Pilkada
haijakarta.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya tidak memiliki waktu lagi untuk mengesahkan revisi undang-undang Pilkada setelah hari ini batal dilaksanakan karena tidak kuorum.
Adapun jadwal paling dekat rapat paripurna di DPR RI pada Selasa pekan depan, kata dia, bersamaan dengan dimulainya pendaftarkan calon kepala daerah di KPU. Karena itu, ia memastikan aturan yang dipakai dalam Pilkada adalah hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Demikian disampaikan Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024 petang sekitar pukul 18.30 WIB.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu lembaga legislatif tertinggi di Indonesia yang memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyusun anggaran negara bersama dengan pemerintah. DPR RI merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Fungsi Utama DPR RI
- Legislasi: DPR RI bertugas untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Setiap rancangan undang-undang yang diusulkan harus dibahas dan disetujui oleh DPR RI sebelum menjadi undang-undang yang sah.
- Anggaran: DPR RI memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama dengan pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara juga merupakan bagian dari tanggung jawab DPR RI.
- Pengawasan: DPR RI berfungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan, memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. DPR juga dapat memanggil pejabat pemerintah untuk dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil.
Struktur DPR RI
- Jumlah Anggota: DPR RI terdiri dari 575 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.
- Fraksi: Anggota DPR RI tergabung dalam berbagai fraksi yang mewakili partai politik yang ada di Indonesia. Setiap fraksi memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan yang diambil di DPR.
- Komisi-Komisi: DPR RI memiliki berbagai komisi yang menangani bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Setiap komisi bertugas untuk membahas isu-isu spesifik terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Tugas dan Wewenang
- Menyusun dan mengesahkan undang-undang bersama dengan pemerintah.
- Menetapkan anggaran negara (APBN).
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
- Menyuarakan aspirasi rakyat melalui berbagai forum dan rapat kerja dengan pemerintah.
Peran dalam Demokrasi
DPR RI memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia, mewakili suara rakyat di tingkat nasional. Setiap keputusan yang diambil oleh DPR RI harus memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.
ENAM KIOS TERBAKAR DI CIBUBUR
penindakan tilang manual kepada pengendara motor yang melanggar lawan arah
DPBD DKI Sebut Tanggul Kali Hek Jebol
