KEK Arun Terancam Lumpuh

Salah satu peserta pengadaan jasa pengelolaan limbah, sebuah perusahaan dengan inisial PPLI, menjadi sorotan publik di Provinsi Aceh setelah terbukanya harga penawaran dalam undangan pra kualifikasi yang diselenggarakan Badan Usaha Pengelola Pelabuhan (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Proyek yang dimaksud adalah pengelolaan limbah di KEK Arun, Aceh, dengan PT PATNA sebagai pengelola proyek.

Penawaran yang diajukan oleh PPLI dalam proyek tersebut mencapai nilai yang sangat fantastis, lebih dari IDR 142 miliar, untuk layanan pembuangan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah cair serta lumpur (sludge) yang diklaim terkontaminasi merkuri. Besarnya penawaran ini memicu spekulasi adanya dugaan intervensi dari pihak tertentu dalam proses penunjukan langsung pengelolaan limbah B3, khususnya dugaan keterlibatan oknum di perusahaan BUMN dan pejabat kementerian yang terkait dengan lingkungan hidup.

Menurut sumber dari salah satu tenant di KEK Arun, terdapat oknum pejabat kementerian yang diduga mengatur spesifikasi teknis pekerjaan agar menguntungkan perusahaan tertentu. Dalam dugaan ini, proses pengelolaan limbah diarahkan untuk mengikuti spesifikasi teknis yang dibuat sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut.

Dugaan ini semakin menguat karena nilai proyek yang besar serta posisi strategis KEK Arun, yang menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar di sektor pengelolaan limbah industri di Provinsi Aceh. Namun, dalam surat Sanksi Administrasi yang diterbitkan oleh KLHK Gakkum, tidak ditemukan petunjuk teknis khusus terkait pengangkutan, pemusnahan, atau pemanfaatan limbah B3, hanya kewajiban untuk menyerahkannya kepada pihak yang berizin.

Rekam Jejak PPLI dan Kasus Sengketa Pajak

Rekam jejak PPLI menambah keraguan publik terkait transparansi perusahaan ini. Pada tahun 2008, terjadi penjualan saham negara sebesar 5% kepada PPLI. Meski demikian, perusahaan ini sebenarnya berstatus sebagai perusahaan swasta murni (PMA) tanpa kepemilikan saham pemerintah, meskipun perusahaan ini kerap menggunakan status tersebut untuk memperoleh proyek tertentu.

Selain itu, PPLI juga pernah terlibat dalam sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa ini berkaitan dengan koreksi pajak atas beberapa biaya yang dilaporkan oleh PPLI, termasuk Biaya Technical License/Royalty sebesar USD 756,710.00, Biaya Director/Mgt Fees Region sebesar USD 1,080,000.00, dan Biaya Legal Fees sebesar USD 86,183.42. Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa biaya-biaya tersebut tidak dapat diakui karena tidak didukung dengan dokumen yang memadai.

PPLI membawa kasus ini ke Pengadilan Pajak dan kemudian ke Mahkamah Agung melalui permohonan peninjauan kembali. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan PPLI dalam putusan Nomor 161/B/PK/PJK/2017, dan perusahaan ini diwajibkan membayar pajak senilai lebih dari 10 miliar rupiah.

Permasalahan Pengelolaan Limbah di KEK Arun

Permasalahan pengelolaan limbah di KEK Arun dimulai dari pelanggaran aturan terkait izin penggunaan air limbah dan sludge. PT PATNA sebagai pengelola KEK Arun, beserta tiga perusahaan lainnya, yaitu PT PAG, PT NHE NSO, dan PT PEG, dikenakan sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Keputusan Menteri Nomor 8041 Tahun 2024. Sanksi ini diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi beberapa persyaratan, termasuk Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Sertifikasi Layak Operasi (SLO) untuk pengelolaan air limbah di Zona Minyak dan Gas KEK Arun.

Spekulasi dan Tantangan di KEK Arun

Proyek pengelolaan limbah di KEK Arun, yang melibatkan nilai penawaran sangat besar, menjadi pusat spekulasi. Dikhawatirkan, proses pra kualifikasi ini dapat dimanipulasi melalui beberapa cara, seperti mengarahkan spesifikasi teknis agar sesuai dengan izin yang dimiliki salah satu peserta pra kualifikasi, atau meningkatkan temuan zat tertentu dalam sampel untuk mendukung perusahaan tertentu.

Saat ini, seluruh perusahaan di dalam KEK Arun merasakan kekhawatiran terkait ancaman pidana lingkungan dan potensi penutupan saluran limbah oleh Kementerian, yang dapat berdampak pada operasi perusahaan gas di kawasan tersebut. Jika hal ini terjadi, penyediaan gas di Aceh dan Sumatera Utara akan terdampak serius.

Terakhir

Seluruh pihak terkait diharapkan dapat memastikan proses penunjukan langsung dan pra kualifikasi proyek pengelolaan limbah di KEK Arun dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Penting untuk menghindari segala bentuk kolusi atau praktik tidak jujur yang dapat merugikan kepentingan publik. Aparat penegak hukum, seperti KPK RI, BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian BUMN, dan satuan pengawas internal, diharapkan dapat melakukan pengawasan ketat agar potensi kerugian negara sebesar lebih dari 100 miliar rupiah dapat dicegah.

Rekam jejak PPLI, termasuk permasalahan hukum dan kecelakaan kerja, seharusnya menjadi bahan pertimbangan serius bagi para pemangku kepentingan di KEK Arun sebelum menunjuk pihak yang akan mengelola limbah di kawasan tersebut.

KEK Arun adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terletak di Aceh, Indonesia. Ini adalah proyek pembangunan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menarik investasi asing. Zona ini menawarkan berbagai insentif dan fasilitas untuk mempromosikan pembangunan industri, perdagangan, dan pariwisata.

Fitur Utama KEK Arun

• Lokasi Strategis: KEK Arun berlokasi strategis di bagian utara Aceh, dekat Selat Malaka, rute pelayaran utama. Hal ini memberikan konektivitas yang sangat baik ke pasar domestik dan internasional.
• Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah telah menginvestasikan sejumlah besar dana untuk mengembangkan infrastruktur di dalam KEK Arun, termasuk jalan, pelabuhan, dan utilitas. Hal ini memastikan lingkungan yang kondusif bagi bisnis untuk beroperasi.
• Insentif Pajak: KEK Arun menawarkan insentif pajak yang menarik bagi investor, seperti pembebasan pajak perusahaan, pembebasan bea masuk, dan pembebasan PPN. Insentif ini membuatnya menjadi lokasi yang hemat biaya bagi bisnis.
• Layanan Satu Pintu: Zona ini menyediakan fasilitas layanan satu pintu untuk menyederhanakan proses administratif dan memfasilitasi operasi bisnis. Hal ini mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
• Fokus pada Industri Tertentu: KEK Arun terutama fokus pada pengembangan industri seperti manufaktur, logistik, dan pariwisata. Sektor-sektor ini telah diidentifikasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Manfaat Potensial KEK Arun

• Penciptaan Lapangan Kerja: Pengembangan KEK Arun diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat, mengurangi tingkat pengangguran.
• Diversifikasi Ekonomi: Dengan menarik investasi asing dan mempromosikan pembangunan industri, KEK Arun dapat membantu mendiversifikasi ekonomi Aceh, mengurangi ketergantungannya pada sektor tradisional.
• Pengembangan Regional: Pengembangan KEK Arun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya, mengarah pada peningkatan infrastruktur, layanan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan.
• Peningkatan Ekspor: KEK Arun dapat berfungsi sebagai platform untuk mengekspor produk ke pasar internasional, berkontribusi pada pendapatan devisa Aceh.

Tantangan dan Peluang

Meskipun KEK Arun menghadirkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, ia juga menghadapi tantangan tertentu. Tantangan ini termasuk kebutuhan untuk menarik investasi yang cukup, memastikan pengembangan infrastruktur yang memadai, dan mengatasi masalah lingkungan. Namun, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi.

Sebagai kesimpulan, KEK Arun merupakan proyek pembangunan yang menjanjikan yang memiliki potensi untuk mengubah ekonomi Aceh. Dengan menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif dan menarik investasi asing, zona ini dapat berkontribusi pada kemakmuran dan pembangunan wilayah tersebut.