Pemohon Uji Materi UU Nilai Penting Ada Kotak Kosong di Setiap Wilayah

haijakarta.com – Tiga orang pemohon uji materi Undang-Undang Pilkada meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) melindungi eksistensi konstitusionalitas surat suara kosong atau blank vote, sehingga dikategorikan sebagai suara sah.

Dijelaskan Heriyanto, salah satu pemohon, permohonan uji materi ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan warga pergi ke tempat pemungutan suara, tetapi tidak ingin memilih pasangan calon yang ada dalam surat suara. Alhasil, pemilih mencoblos semua pasangan calon atau di luar kolom.

“Tetapi, selama ini aturan yang ada itu dikategorikan sebagai suara tidak sah. Mau coblos semua calon atau coblos di luar calon, itu suara tidak sah. Makanya, kami meminta kepada MK, itu dikeluarkan dari suara tidak sah menjadi suara sah,” kata dia.

Menurut dia, suara kosong berbeda dengan suara tidak sah. Suara kosong berisi kehendak daulat rakyat sebagai bentuk protes terhadap kandidat yang berkompetisi, sementara suara sah disebabkan kesalahan pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan tata cara.

RUU adalah singkatan dari Rancangan Undang-Undang. Ini adalah sebuah naskah atau proposal hukum yang diajukan ke lembaga legislatif (seperti DPR) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. RUU dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, hingga hukum.

Proses Terbentuknya Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang dari sebuah RUU umumnya melalui beberapa tahapan:

1. Inisiatif: RUU dapat diusulkan oleh pemerintah, DPR, atau masyarakat.
2. Pembahasan: RUU dibahas secara intensif di tingkat panitia kerja (panja) DPR.
3. Pengambilan Keputusan: Setelah melalui pembahasan, RUU kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui voting di sidang paripurna DPR.
4. Pengundangan: Setelah disahkan, undang-undang akan diundangkan oleh Presiden dan kemudian berlaku sebagai hukum yang mengikat.

Mengapa RUU Penting?

RUU memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yaitu:

• Mengatur kehidupan bermasyarakat: RUU mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hak dan kewajiban warga negara, tata cara pemilihan umum, hingga perlindungan lingkungan hidup.
• Menjamin kepastian hukum: Undang-undang yang dihasilkan dari RUU memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah.
• Menyelesaikan masalah hukum: RUU dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul dalam masyarakat.
• Menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman: RUU dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Contoh RUU

Beberapa contoh RUU yang sering kita dengar antara lain:

• RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Mengatur tentang tindak pidana dan sanksi hukumnya.
• RUU Pemilu: Mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
• RUU Perlindungan Anak: Mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
• RUU Cipta Kerja: Mengatur tentang kemudahan berusaha dan investasi.