Siapa yang memutuskan rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta? Pertanyaan ini membawa kita kembali ke momentum krusial sejarah Indonesia, saat para pendiri bangsa bergulat merumuskan dasar negara. Proses perumusan Piagam Jakarta, yang melahirkan rumusan awal Pancasila, sarat dengan dinamika perdebatan, negosiasi, dan kompromi antar tokoh dan kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Memahami siapa yang berperan kunci dalam proses ini, menjadi kunci untuk menghayati makna mendalam Pancasila sebagai perekat bangsa.

Piagam Jakarta, yang disusun pada 22 Juni 1945, menunjukkan adanya perbedaan signifikan, khususnya pada sila pertama, dibandingkan dengan rumusan Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945. Perubahan ini bukan sekadar revisi redaksional, melainkan refleksi dari perundingan alot yang melibatkan berbagai tokoh dan golongan, mencerminkan proses lahirnya konsensus nasional. Artikel ini akan mengupas tuntas peran sentral berbagai pihak dalam menetapkan rumusan sila-sila Pancasila, menelusuri dinamika sejarah yang mengarah pada bentuk final Pancasila seperti yang kita kenal sekarang.

Rumusan Sila-Sila Pancasila dalam Piagam Jakarta

Piagam Jakarta, yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945, merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Dokumen ini memuat rumusan awal Pancasila, yang kemudian mengalami revisi sebelum disahkan sebagai dasar negara. Proses perumusan dan revisi ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks pada masa menjelang proklamasi kemerdekaan. Pemahaman mengenai latar belakang rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta sangat krusial untuk memahami perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional.

Penyusunan Piagam Jakarta berlangsung dalam suasana yang penuh tantangan. Jepang, sebagai penguasa saat itu, tengah menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia II. Kondisi ini menciptakan kekosongan kekuasaan dan mendorong para tokoh nasional untuk segera mempersiapkan kemerdekaan. Di tengah situasi yang tidak menentu, para perumus Piagam Jakarta bergulat dengan berbagai perbedaan pandangan ideologi dan politik, terutama terkait dengan rumusan sila pertama Pancasila.

Tokoh-Tokoh Kunci dalam Perumusan Piagam Jakarta

Proses perumusan Piagam Jakarta melibatkan sejumlah tokoh kunci dari berbagai latar belakang organisasi dan ideologi. Mereka berdebat dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan, meskipun perbedaan pandangan cukup tajam. Beberapa tokoh kunci yang berperan penting antara lain Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) lainnya. Peran Ir.

Soekarno sebagai ketua panitia penyusun sangat dominan dalam mengarahkan dan merumuskan isi Piagam Jakarta. Sementara itu, Mohammad Hatta memberikan kontribusi penting dalam merumuskan rumusan yang lebih kompromistis dan diterima luas.

Rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta, hasil perumusan BPUPKI, mengalami perubahan signifikan setelah proklamasi. Proses tersebut melibatkan perdebatan alot antar tokoh bangsa. Mencari informasi akurat tentang sejarahnya membutuhkan riset mendalam, tak ubahnya seperti mencari informasi akurat tentang Lokasi dan jam operasional Samsat Jakarta Selatan yang seringkali dibutuhkan warga. Kembali ke proses perumusan Pancasila, kita melihat betapa pentingnya memahami konteks sejarah untuk menghargai hasil kesepakatan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara kita.

Situasi Politik dan Sosial yang Memengaruhi Rumusan Sila-Sila Pancasila

Situasi politik dan sosial saat itu sangat berpengaruh terhadap rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta. Perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan sosialis menjadi faktor utama yang mewarnai perdebatan. Kelompok Islam menginginkan agar dasar negara memuat unsur-unsur keagamaan yang lebih eksplisit, sementara kelompok nasionalis cenderung menginginkan rumusan yang lebih inklusif dan mengakomodasi berbagai aliran kepercayaan. Tekanan dari kelompok-kelompok agama tertentu dan juga pertimbangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi pertimbangan penting dalam proses negosiasi dan revisi rumusan Pancasila.

Perbedaan Versi Awal dan Versi Final Piagam Jakarta

Perbedaan paling signifikan antara versi awal dan versi final Piagam Jakarta terletak pada rumusan sila pertama. Berikut tabel perbandingannya:

Garis Waktu Perumusan Piagam Jakarta

Berikut garis waktu singkat yang menandai tahapan penting dalam proses perumusan Piagam Jakarta:

1. Mei – Juni 1945: Sidang BPUPKI membahas dasar negara. Berbagai usulan diajukan, termasuk rumusan dari tokoh-tokoh agama dan nasionalis.
2. 22 Juni 1945: Piagam Jakarta dirumuskan dan disahkan oleh Panitia Sembilan.
3. 18 Agustus 1945: Rumusan sila pertama Piagam Jakarta direvisi setelah pertimbangan dari berbagai pihak, terutama perwakilan dari kelompok non-muslim.
4. 18 Agustus 1945: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diproklamasikan.

Peran Tokoh-Tokoh dalam Perumusan Sila-Sila Pancasila

Perumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta merupakan proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai tokoh dengan latar belakang dan pandangan yang beragam. Proses ini tidak hanya melibatkan perdebatan ideologis yang sengit, tetapi juga negosiasi dan kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama. Peran beberapa tokoh kunci sangat menentukan dalam membentuk rumusan final Pancasila yang kita kenal sekarang.

Peran Ir. Soekarno dalam Perumusan Sila-Sila Pancasila

Sebagai ketua panitia penyusun Piagam Jakarta, Ir. Soekarno memainkan peran sentral dalam merumusan sila-sila Pancasila. Ia berperan sebagai penggagas utama dan penyusun draf awal Piagam Jakarta yang memuat rumusan sila-sila Pancasila, termasuk sila pertama yang kontroversial. Soekarno piawai dalam mengelola dinamika perdebatan yang terjadi, mencari titik temu di antara berbagai pandangan yang berbeda. Kepemimpinannya yang karismatik dan kemampuannya bernegosiasi sangat krusial dalam proses perumusan ini.

Kontribusi Mohammad Hatta dalam Perumusan Sila-Sila Pancasila

Mohammad Hatta, sebagai wakil ketua panitia, memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyempurnaan rumusan sila-sila Pancasila. Ia dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya menganalisis berbagai sudut pandang. Hatta berperan penting dalam merumuskan kompromi-kompromi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan, khususnya dalam revisi sila pertama Piagam Jakarta. Perannya sebagai penyeimbang dan penyambung lidah antara berbagai kelompok kepentingan menjadi kunci dalam keberhasilan perumusan Pancasila.

Peran Tokoh-Tokoh Agama dalam Perdebatan dan Finalisasi Rumusan Sila-Sila Pancasila, Siapa yang memutuskan rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta?

Tokoh-tokoh agama, khususnya dari kalangan Islam, memainkan peran penting dalam perdebatan mengenai rumusan sila pertama Pancasila. Mereka memiliki pandangan yang beragam tentang bagaimana nilai-nilai agama harus diintegrasikan ke dalam dasar negara. Perdebatan ini cukup alot, menunjukkan betapa rumitnya mencapai konsensus dalam suatu masyarakat yang majemuk. Namun, proses ini juga menunjukkan pentingnya dialog dan negosiasi dalam membangun kesepakatan bersama.

Peran para tokoh agama dalam akhirnya menerima revisi sila pertama menjadi bukti komitmen mereka terhadap persatuan bangsa.

Kelompok-Kelompok yang Terlibat dalam Perdebatan Mengenai Rumusan Sila Pertama

Perdebatan terpanas terjadi pada rumusan sila pertama. Secara garis besar, terdapat dua kelompok utama yang terlibat dalam perdebatan ini. Kelompok pertama, yang mayoritas terdiri dari perwakilan Islam, mengusulkan rumusan sila pertama yang berlandaskan pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kelompok kedua, yang terdiri dari perwakilan nasionalis dan kelompok agama lain, mengusulkan rumusan yang lebih inklusif, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam.

Perdebatan ini menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan, namun akhirnya menghasilkan kompromi yang diterima oleh semua pihak.

Dinamika Negosiasi dan Kompromi dalam Merumuskan Sila-Sila Pancasila

Proses perumusan sila-sila Pancasila diwarnai oleh dinamika negosiasi dan kompromi yang alot. Perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok memaksa para perumus untuk mencari jalan tengah. Proses ini membutuhkan kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan bernegosiasi yang tinggi. Kompromi yang tercapai bukanlah sekadar pengalah, tetapi merupakan hasil dari proses musyawarah mufakat yang menghasilkan rumusan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya.

Proses ini mencerminkan semangat kebangsaan dan komitmen untuk membangun Indonesia yang bersatu.

Proses Perubahan Rumusan Sila Pertama Pancasila

Rumusan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta dan UUD 1945 memiliki perbedaan signifikan yang mencerminkan dinamika politik dan pergulatan ideologi pada masa perumusan dasar negara Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar revisi redaksional, melainkan refleksi dari kompromi dan konsensus nasional untuk mencapai kesepakatan bersama dalam membangun negara Indonesia yang merdeka dan bersatu.

Perbedaan Rumusan Sila Pertama dalam Piagam Jakarta dan UUD 1945

Piagam Jakarta, yang dirumuskan pada 22 Juni 1945, memuat rumusan sila pertama Pancasila sebagai berikut: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini kemudian mengalami perubahan dalam UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus
1945. Sila pertama dalam UUD 1945 berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada penambahan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta yang kemudian dihilangkan dalam UUD 1945.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam rumusan dasar negara.

Alasan Perubahan Rumusan Sila Pertama

Perubahan rumusan sila pertama didorong oleh berbagai pertimbangan, terutama untuk mengakomodasi aspirasi kelompok-kelompok non-muslim yang khawatir dengan dominasi agama Islam dalam rumusan awal. Perubahan ini merupakan hasil dari perundingan dan negosiasi yang alot antara para perumus negara, melibatkan perwakilan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Tekanan dari perwakilan golongan nasionalis dan kelompok minoritas agama, khususnya dari kalangan Kristen dan Katolik, menjadi faktor penting dalam proses perubahan ini.

Mereka mengkhawatirkan rumusan dalam Piagam Jakarta akan mengakibatkan diskriminasi terhadap pemeluk agama selain Islam. Untuk mencapai konsensus dan persatuan bangsa, maka dilakukan perubahan rumusan sila pertama menjadi lebih inklusif dan mengakomodasi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama.

Dampak Perubahan Rumusan Sila Pertama terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Perubahan rumusan sila pertama berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan yang lebih inklusif dan mengakomodasi keragaman agama di Indonesia berhasil menciptakan landasan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini mencegah potensi konflik antar-agama dan memperkuat rasa kebangsaan di tengah keberagaman. Dengan penegasan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, negara Indonesia mengakui dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya.

Namun, perlu dicatat bahwa proses menuju rumusan tersebut penuh dinamika dan kompromi.

Kutipan Sumber Sejarah yang Relevan

Meskipun tidak ada satu dokumen tunggal yang secara eksplisit menjelaskan seluruh proses negosiasi, beberapa sumber sejarah menunjukkan dinamika perubahan ini. Catatan-catatan rapat BPUPKI dan PPKI, serta berbagai memoar tokoh-tokoh perumus negara, memberikan gambaran tentang perdebatan dan kompromi yang terjadi. Sebagai contoh, dapat ditelusuri catatan-catatan dari Mr. Soekarno, Mohammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila.

Sumber-sumber ini, meskipun tersebar dan perlu interpretasi yang hati-hati, menunjukkan betapa rumit dan pentingnya proses mencapai konsensus tersebut.

Perubahan Rumusan Sila Pertama sebagai Refleksi Kompromi dan Konsensus Nasional

Perubahan rumusan sila pertama Pancasila merupakan bukti nyata kompromi dan konsensus nasional. Proses tersebut menunjukkan kemampuan para pendiri bangsa untuk mengelola perbedaan dan mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Kemampuan untuk bernegosiasi dan berkompromi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar, menjadi kunci keberhasilan dalam merumuskan dasar negara yang mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Proses ini menjadi contoh penting bagaimana perbedaan dapat dikelola secara konstruktif untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun negara yang adil dan makmur.

Implikasi Rumusan Sila-Sila Pancasila terhadap Negara Indonesia

Rumusan sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta, setelah mengalami revisi, menjadi dasar filsafat negara Indonesia. Pengaruhnya terhadap pembentukan identitas nasional, sistem pemerintahan, dan hukum di Indonesia sangatlah signifikan dan berkelanjutan hingga saat ini. Pemahaman mendalam tentang implikasi rumusan ini krusial untuk memahami perjalanan dan arah bangsa Indonesia.

Nilai-Nilai Dasar Setiap Sila Pancasila

Kelima sila Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap sila memiliki makna mendalam yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

• Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa: Menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai dasar ini mendorong toleransi antarumat beragama dan pengakuan atas hak beragama bagi setiap warga negara.
• Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menegaskan pentingnya harkat dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan ini mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan pengembangan sikap beradab dalam kehidupan bermasyarakat.
• Sila Ketiga: Persatuan Indonesia: Mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Nilai ini mendorong rasa nasionalisme dan patriotisme.
• Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai ini mendorong demokrasi dan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan.
• Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menegaskan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Nilai ini mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Pembentukan Identitas Nasional Indonesia

Rumusan sila-sila Pancasila berperan penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Pancasila menjadi perekat bangsa yang beragam, menciptakan rasa kebersamaan dan kesatuan di tengah perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam membangun karakter bangsa yang bermartabat.

Pengaruh Rumusan Pancasila terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum di Indonesia

Pancasila menjadi dasar filsafat negara dan menjadi landasan hukum bagi sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila, serta berbagai peraturan perundang-undangan, diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Makna dan Pentingnya Pancasila

“Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi jiwa dan raga bangsa Indonesia. Ia adalah pedoman hidup kita, dasar negara kita, dan cita-cita luhur bangsa ini.”

(Contoh kutipan dari pidato tokoh penting, perlu diganti dengan kutipan yang valid dan dapat diverifikasi)

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapannya tidak selalu sempurna, namun menjadi acuan dalam upaya membangun bangsa yang adil dan makmur.

Peran Piagam Jakarta dalam Sejarah Perumusan Pancasila: Siapa Yang Memutuskan Rumusan Sila-sila Pancasila Dalam Piagam Jakarta?

Piagam Jakarta, dokumen yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945, memegang peranan krusial dalam sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini, meskipun mengalami revisi, menjadi tonggak penting dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman mendalam terhadap isi dan konteks historis Piagam Jakarta sangat penting untuk mengapresiasi perjalanan rumit dan dinamis menuju kemerdekaan Indonesia.

Isi Piagam Jakarta dan Kaitannya dengan Rumusan Pancasila

Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang terdiri dari tujuh poin. Poin pertama hingga kelima merupakan cikal bakal sila-sila Pancasila yang kita kenal saat ini. Namun, poin keenam dan ketujuh yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjalankan syariat Islam dan kedudukan Islam sebagai agama negara, menjadi poin yang paling kontroversial dan kemudian direvisi.

Perbedaan pandangan mengenai poin keenam dan ketujuh memicu perdebatan sengit antar tokoh perumus negara. Perbedaan ini mencerminkan pluralitas agama dan ideologi yang ada pada masa itu. Proses negosiasi dan kompromi yang alot akhirnya menghasilkan perubahan pada rumusan Piagam Jakarta, menghasilkan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang.

Signifikansi Piagam Jakarta sebagai Dokumen Sejarah

Piagam Jakarta bukan sekadar dokumen biasa; ia merupakan bukti sejarah yang nyata mengenai proses perumusan dasar negara. Dokumen ini merefleksikan dinamika politik, sosial, dan keagamaan pada masa perumusan kemerdekaan. Meskipun mengalami revisi, Piagam Jakarta tetap menyimpan nilai sejarah yang sangat penting sebagai saksi bisu perjalanan panjang menuju kesepakatan bersama tentang dasar negara Indonesia.

Signifikansi Piagam Jakarta terletak pada perannya sebagai titik awal perdebatan dan negosiasi yang menghasilkan rumusan Pancasila yang lebih inklusif dan mengakomodasi kepentingan berbagai golongan. Proses revisi ini menunjukkan kemampuan para pendiri bangsa untuk mencapai konsensus meskipun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan.

Piagam Jakarta sebagai Dasar bagi Terbentuknya Negara Indonesia

Meskipun mengalami revisi, Piagam Jakarta tetap menjadi dasar penting bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum di dalamnya, meskipun mengalami penyempurnaan, menjadi landasan ideologi dan konstitusional bagi negara baru ini. Piagam Jakarta menjadi bukti nyata proses perumusan negara yang demokratis, meskipun penuh tantangan dan perdebatan.

Pengaruh Piagam Jakarta terhadap pembentukan negara Indonesia sangatlah besar. Ia menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa berjuang untuk mencapai kesepakatan bersama, sekaligus mencerminkan proses perumusan negara yang dinamis dan bersifat negosiasi.

Ilustrasi Suasana Perumusan Piagam Jakarta

Bayangkanlah suasana Gedung BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) di Jakarta pada bulan Juni 1945. Udara terasa panas dan tegang. Para tokoh nasional, seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr.

Ahmad Soebardjo, dan tokoh-tokoh lainnya, berkumpul dalam ruangan yang mungkin terasa sempit karena intensitas perdebatan yang tinggi. Suara-suara perdebatan mengenai rumusan dasar negara bercampur dengan suara kipas angin yang berputar dengan lambat. Ekspresi wajah para tokoh mencerminkan ketegangan dan seriusnya permasalahan yang dihadapi.

Di balik ketegangan itu, terlihat semangat dan tekad yang kuat untuk mencapai kesepakatan demi kemerdekaan Indonesia.

Perjalanan Piagam Jakarta hingga Menjadi Bagian Sejarah

Setelah dirumuskan, Piagam Jakarta mengalami proses revisi yang signifikan, terutama pada poin keenam dan ketujuh. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi berbagai golongan dan mencapai konsensus nasional. Proses revisi ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan para pendiri bangsa untuk beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang ada. Meskipun direvisi, Piagam Jakarta tetap menjadi bagian penting dari sejarah pembentukan NKRI, sebagai bukti perjuangan dan proses perumusan negara yang kompleks dan menarik.

Ringkasan Penutup

Rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta, meski mengalami perubahan, tetap menjadi tonggak sejarah yang penting. Proses perumusan tersebut, yang melibatkan berbagai tokoh dan kelompok dengan latar belakang berbeda, menunjukkan betapa rumusan Pancasila merupakan hasil dari negosiasi, kompromi, dan konsensus nasional. Pemahaman yang mendalam mengenai peran setiap pihak dalam proses ini menguatkan apresiasi kita terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan perekat persatuan Indonesia.

Lebih dari sekadar dokumen sejarah, Piagam Jakarta merupakan bukti nyata dari kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam membangun landasan bernegara yang kokoh dan inklusif.

Minimize

Para supir angkot demo di halaman DPRD Kota Bekasi

Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 79

BEBERAPA NOBAR MERAYAKAN KEMENANGAN TIMNAS INDONESIA ATAS BAHRAIN

admin