Wanita di Tambora Jual Keperawanan Temannya
haijakarta.com – Seorang perempuan berinisial NE (21) tak dapat berkutik kala jajaran unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkusnya karena kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rabu (14/8/2024) lalu.
Diketahui, NE ditangkap karena telah menjual seorang bocah di bawah umur kepada pria hidung belang.
Menurut Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Donny Agung Harvida, kasus tersebut terungkap dari laporan orang tua korban.
“Pelaku NE (21), seorang wanita, telah kami amankan. Kasus ini terungkap berkat kecurigaan orang tua korban yang melaporkan kepada kami setelah mengetahui anaknya dijual untuk kepuasan nafsu pria,” ujar Donny saat dikonfirmasi, Senin (9/8/2024).
Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Rachmad Wibowo menyampaikan, mulanya orang tua korban curiga dengan perubahan yang terjadi pada anak perempuannya.
Terlebih, lanjut Rachmad, ibu korban juga mendengar bahwa anaknya sudah tidak perawan lagi karena dijual oleh seseorang.
“Setelah ditanya, korban yang masih berusia 15 tahun mengakui bahwa keperawanannya telah dijual,” kata Rachmad saat dikonfirmasi, Senin.
Mendengar hal tersebut, orang tua korban pun tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora, Jakarta Barat.
Tak lama berselang, polisi pun langsung mengamankan pelaku berinisial NE di kediamannya, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (14/8/2024).
Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa pelaku NE dan korban berinisial I (15) saling berteman.
Kemudian, ketika mereka sedang nongkrong, korban mengungkap bahwa dirinya tengah membutuhkan uang.
“Pelaku NE kemudian menawarkan sebuah ‘kesepakatan’, bahwa kenal dengan seseorang yang biasa dipanggil koko dan dengan iming-iming bisa memberikan uang, handphone, dan apartemen,” ungkap Rachmad.
Dari kesepakatan tersebut, pelaku menawarkan uang imbalan sebesar Rp 1 juta untuk keperawanan korban.
Syaratnya, korban harus melayani pria hidung belang di sebuah hotel wilayah Jakarta Barat.
“Pelaku menerima uang Rp 400.000 dari pria yang memanfaatkan korban, sementara korban mendapatkan Rp 600.000,” kata Rachmad.
Kendati sudah diamankan, Rachmad memastikan jika pihaknya masih akan terus melakukan penyelidikan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi terhadap manusia melalui berbagai cara seperti penipuan, paksaan, atau kekerasan. TPPO termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang seringkali melibatkan jaringan kriminal internasional. Di Indonesia, TPPO menjadi perhatian besar karena dampaknya yang luas terhadap korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial.
Definisi dan Bentuk TPPO
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi.
Beberapa bentuk TPPO yang umum terjadi meliputi:
- Eksploitasi Seksual: Korban dijadikan sebagai objek perdagangan untuk eksploitasi seksual, termasuk prostitusi paksa, pornografi, atau bentuk lain dari perbudakan seksual.
- Pekerja Paksa: Korban dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan sedikit atau tanpa bayaran, seringkali di bawah ancaman kekerasan.
- Perdagangan Organ: Korban diperdagangkan untuk diambil organ tubuhnya secara ilegal, seringkali mengakibatkan kematian atau cacat permanen.
- Eksploitasi Anak: Anak-anak diperdagangkan untuk berbagai tujuan seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau dilibatkan dalam kegiatan kriminal.
Kasus TPPO di Indonesia
Indonesia sering menjadi negara asal, tujuan, dan transit bagi perdagangan orang. Beberapa kasus TPPO yang pernah mencuat di Indonesia melibatkan pekerja migran, terutama perempuan dan anak-anak, yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Korban-korban TPPO seringkali dijanjikan pekerjaan yang layak di negara lain, namun kenyataannya mereka dihadapkan pada kondisi kerja yang sangat buruk, termasuk kekerasan fisik dan mental.
Selain itu, ada juga kasus perdagangan orang yang terjadi di dalam negeri, di mana korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual atau pekerja paksa di berbagai sektor.
Upaya Penanggulangan TPPO
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas TPPO, termasuk dengan memperkuat kerangka hukum melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain:
- Penegakan Hukum: Peningkatan kerjasama antara kepolisian, imigrasi, dan aparat penegak hukum lainnya untuk menangani dan mengadili pelaku TPPO. Hukuman berat dijatuhkan untuk memberikan efek jera.
- Perlindungan Korban: Penyediaan tempat penampungan dan layanan pemulihan bagi korban TPPO, termasuk bantuan hukum, medis, dan psikologis.
- Kerjasama Internasional: Mengembangkan kerjasama dengan negara lain untuk melacak jaringan perdagangan manusia lintas batas dan memulangkan korban ke negara asal.
- Pencegahan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO melalui kampanye, pendidikan, dan pelatihan, terutama di daerah-daerah yang rentan.
Tantangan dalam Penanganan TPPO
Meskipun sudah banyak upaya dilakukan, pemberantasan TPPO di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah:
- Jaringan Kejahatan Terorganisir: TPPO sering dilakukan oleh sindikat yang sangat terorganisir dan sulit dilacak.
- Korupsi: Keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam membantu atau melindungi jaringan perdagangan orang.
- Kurangnya Kesadaran: Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan modus operandi TPPO, sehingga mudah menjadi korban.
Kesimpulan
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan berat yang membutuhkan kerjasama lintas sektor untuk memberantasnya. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan. Penanganan yang efektif terhadap TPPO tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan yang mencurigakan.
November 2022 – Oktober 2023 Merupakan Periode Terpanas Sepanjang Sejarah
kebakaran di jln. Bandengan utara II Rt. 006/11
2 PEMUDA TEWAS USAI TABRAK TRUK YANG SEDANG MOGOK DI KEMAYORA
